Menteri Keuangan Sri Mulyani/Istimewa
Jakarta, lensakeadilan.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani, melaporkan perkembangan pembahasan APBN yang tengah dibahas DPR RI saat ini, baik rancangan undang-undang (RUU) pertanggungjawaban atas pelaksanaan (P2) APBN 2024, APBN 2025, dan APBN 2026.
Menurut Sri Mulyani, RUU APBN 2026 tengah disiapkan dan akan dibacakan oleh Presiden Prabowo pada Sidang Paripurna DPR RI pada 15 Agustus 2025.
Pada penjelasan kepada sejumlah media, di istana Kepresidenan Jakarta, Rabu pagi (23/7/2025), Sri Mulyani, mengatakan, Selasa kemarin, pihaknya dan jajaran kementerian keuangannya bersama jajaran menteri Kabinet Merah Putih, telah menghadiri rapat terbatas bersama Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, di Istana Negara.
“Kami sudah melaporkan perkembangan pembahasan APBN yang tengah berlangsung di DPR RI. Dan saat ini kemenkeu RI bersama DPR RI terus melakukan rapat kerja terkait pembahasan RUU Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan (P2) APBN Tahun Anggaran (TA) 2024, pelaksanaan APBN 2025, dan pembahasan RUU untuk APBN 2026,” jelas Sri Mulyani, didampingi Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono dan Suahazil Nasara.
Menurutnya, Presiden Prabowo telah memberikan arahan lengkap dan strategis untuk menjaga defisit pada evel yang baik. Begitu juga dengan market confidence sehingga ekonomi tetap berjalan didukung oleh peranan APBN sebagai countercyclical.
“Reformasi dibidang penerimaan negara tetap dijalankan sehingga kita bisa mendapatkan penerimaan negara yang memadai serta belanja negara difokuskan kepada program-program penting,” ungkap Sri Mulyani.
Ia menjelaskan, presiden juga menekankan berbagai langkah deregulasi tetap dilakukan untuk mempermudah dunia usaha, investasi dan perdagangan, demi menciptakan iklim usaha yang kondusif dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. (*/harris)
